Daftar Isi

Rancangan Undang Undang Cipta Karya 2020      
Revisi 905    
Keterangan Release 5 Oktober 2020    

Nomor revisi adalah jumlah halaman pada revisi tersebut

Halaman mengacu ke nomor halaman di file PDF

No Nama Halaman Ukuran
1 Bab I Ketentuan Umum 3
2 Pasal 1 2490
3 Bab II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 5
4 Pasal 2 377
5 Pasal 3 1036
6 Pasal 4 556
7 Pasal 5 570
8 BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha 6
9 Bagian Kesatu Umum
10 Pasal 6 362
11 Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 6
12 Paragraf 1 Umum
13 Pasal 7 1571
14 Paragraf 2 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah 8
15 Pasal 8 434
16 Paragraf 3 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah 8
17 Pasal 9 1324
18 Paragraf 4 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi 9
19 Pasal 10 669
20 Paragraf 5 Pengawasan 9
21 Pasal 11 173
22 Paragraf 6 Peraturan Pelaksanaan 10
23 Pasal 12 240
24 Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan 10
25 Paragraf 1 Umum
26 Pasal 13 289
27 Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 10
28 Pasal 14 1324
29 Pasal 15 851
30 Pasal 16 1323
31 Pasal 17 37236
32 Pasal 18 26631
33 Pasal 19 11296
34 Pasal 20 7533
35 Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan 61
36 Pasal 21 61 445
37 Pasal 22 61 33163
38 Paragraf 4 Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi 81
39 Pasal 23 597
40 Pasal 24 22852
41 Pasal 25 95 8310
42 Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi 100
43 Paragraf 1 Umum
44 Pasal 26 495
45 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan 101
46 Pasal 27 29255
47 Pasal 28 1547
48 Paragraf 3 Pertanian 119
49 Pasal 29 15266
50 Pasal 30 3377
51 Pasal 31 6802
52 Pasal 32 1163
53 Pasal 33 10304
54 Pasal 34 16238
55 Paragraf 4 Kehutanan 154
56 Pasal 35 1001
57 Pasal 36 14873
58 Pasal 37 31096
59 Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral 181
60 Pasal 38 1281
61 Pasal 39 1618
62 Pasal 40 10729
63 Pasal 41 19831
64 Pasal 42 31124
65 Paragraf 6 Ketenaganukliran 220
66 Pasal 43 5072
67 Paragraf 7 Perindustrian 223
68 Pasal 44 11300
69 Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 231
70 Pasal 45 870
71 Pasal 46 24068
72 Pasal 47 1491
73 Pasal 48 13993
74 Paragraf 9 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 257
75 Pasal 49 1040
76 Pasal 50 13982
77 Pasal 51 14039
78 Pasal 52 25016
79 Pasal 53 17467
80 Paragraf 10 Transportasi 300
81 Pasal 54 1005
82 Pasal 55 16115
83 Pasal 56 12931
84 Pasal 57 42016
85 Pasal 58 34824
86 Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan 366
87 Pasal 59 1509
88 Pasal 60 6251
89 Pasal 61 8337
90 Pasal 62 4160
91 Pasal 63 6189
92 Pasal 64 21138
93 Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan 392
94 Pasal 65 287
95 Pasal 66 2660
96 Paragraf 13 Kepariwisataan 394
97 Pasal 67 5527
98 Paragraf 14 Keagamaan 398
99 Pasal 68 15985
100 Paragraf 15 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran 407
101 Pasal 69 832
102 Pasal 70 1672
103 Pasal 71 8114
104 Pasal 72 5280
105 Paragraf 16 Pertahanan dan Keamanan 416
106 Pasal 73 616
107 Pasal 74 8924
108 Pasal 75 2817
109 Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu 423
110 Paragraf 1 Umum 423
111 Pasal 76 961
112 Paragraf 2 Penanaman Modal 424
113 Pasal 77 4891
114 Paragraf 3 Perbankan 427
115 Pasal 78 722
116 Paragraf 4 Perbankan Syariah 427
117 Pasal 79 932
118 BAB IV KETENAGAKERJAAN 428
119 Bagian Kesatu Umum 428
120 Pasal 80 1022
121 Bagian Kedua Ketenagakerjaan 429
122 Pasal 81 36090
123 Bagian Ketiga Jenis Program Jaminan Sosial 450
124 Pasal 82 2257
125 Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 450
126 Pasal 83 1741
127 Bagian Kelima Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 451
128 Pasal 84 8234
129 BAB V KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN 455
130 Bagian Kesatu Umum 455
131 Pasal 85 746
132 Bagian Kedua Koperasi 456
133 Pasal 86 3210
134 Bagian Ketiga Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 458
135 Pasal 87 2494
136 Bagian Keempat Basis Data Tunggal 459
137 Pasal 88 912
138 Bagian Kelima Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil 460
139 Pasal 89 2075
140 Bagian Keenam Kemitraan 461
141 Pasal 90 732
142 Bagian Ketujuh Kemudahan Perizinan Berusaha 461
143 Pasal 91 2056
144 Bagian Kedelapan Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal 462
145 Pasal 92 736
146 Pasal 93 71
147 Pasal 94 681
148 Bagian Kesembilan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan dan Inkubasi 463
149 Pasal 95 347
150 Pasal 96 153
151 Pasal 97 308
152 Pasal 98 224
153 Pasal 99 130
154 Pasal 100 378
155 Pasal 101 408
156 Pasal 102 375
157 Bagian Kesepuluh Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik 464
158 Pasal 103 1373
159 Pasal 104 1100
160 BAB VI KEMUDAHAN BERUSAHA 466
161 Bagian Kesatu Umum 466
162 Pasal 105 3767
163 Bagian Kedua Keimigrasian 467
164 Pasal 106 13877
165 Bagian Ketiga Paten 474
166 Pasal 107 4121
167 Bagian Keempat Merek 476
168 Pasal 108 3707
169 Bagian Kelima Perseroan Terbatas 478
170 Pasal 109 11669
171 Bagian Keenam Undang-Undang Gangguan 484
172 Pasal 110 141
173 Bagian Ketujuh Perpajakan 484
174 Pasal 111 23329
175 Pasal 112 19831
176 Pasal 113 31279
177 Pasal 114 8973
178 Bagian Kedelapan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman 523
179 Pasal 115 8491
180 Bagian Kesembilan Wajib Daftar Perusahaan 527
181 Pasal 116 217
182 Bagian Kesepuluh Badan Usaha Milik Desa 527
183 Pasal 117 4657
184 Bagian Kesebelas Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 529
185 Pasal 118 3744
186 BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI 531
187 Pasal 119 527
188 Pasal 120 1651
189 Pasal 121 760
190 BAB VIII PENGADAAN TANAH 533
191 Bagian Kesatu Umum
192 Pasal 122 533 657
193 Bagian Kedua Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 533
194 Pasal 123 12600
195 Bagian Ketiga Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 540
196 Pasal 124 2281
197 Bagian Keempat Pertanahan 541
198 Paragraf 1 Bank Tanah 541
199 Pasal 125 367
200 Pasal 126 445
201 Pasal 127 106
202 Pasal 128 241
203 Pasal 129 954
204 Pasal 130 131
205 Pasal 131 367
206 Pasal 132 494
207 Pasal 133 340
208 Pasal 134 110
209 Pasal 135 97
210 Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan 544
211 Pasal 136 129
212 Pasal 137 1046
213 Pasal 138 999
214 Pasal 139 236
215 Pasal 140 275
216 Pasal 141 147
217 Pasal 142 84
218 Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing 545
219 Pasal 143 201
220 Pasal 144 624
221 Pasal 145 570
222 Paragraf 4 Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah 546
223 Pasal 146 1045
224 Pasal 147 217
225 BAB IX KAWASAN EKONOMI 547
226 Bagian Kesatu Umum 547
227 Pasal 148 1521
228 Pasal 149 116
229 Bagian Kedua Kawasan Ekonomi Khusus 548
230 Pasal 150 21993
231 Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 560
232 Paragraf 1 Umum
233 Pasal 151 527
234 Paragraf 2 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 560
235 Pasal 152 3823
236 Paragraf 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 562
237 Pasal 153 1760
238 Bab X INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 563
239 Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat 563
240 Paragraf 1 Umum 564
241 Pasal 154 1542
242 Pasal 155 809
243 Pasal 156 347
244 Pasal 157 2286
245 Pasal 158 1451
246 Pasal 159 1175
247 Pasal 160 636
248 Pasal 161 164
249 Pasal 162 392
250 Pasal 163 559
251 Pasal 164 331
252 Paragraf 2 Lembaga Pengelola Investasi 568
253 Pasal 165 479
254 Pasal 166 4037
255 Pasal 167 2232
256 Pasal 168 959
257 Pasal 169 306
258 Pasal 170 669
259 Pasal 171 305
260 Pasal 172 362
261 Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional 573
262 Pasal 173 1207
263 BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA 573
264 Bagian Kesatu Umum 573
265 Pasal 174 573 259
266 Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan 573
267 Pasal 175 10859
268 Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah 579
269 Pasal 176 9659
270 BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 585
271 Pasal 177 1719
272 Pasal 178 311
273 Pasal 179 798
274 BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN 586
275 Pasal 180 543
276 Pasal 181 857
277 Pasal 182 295
278 Pasal 183 334
279 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN 588
280 Pasal 184 436
281 BAB XV KETENTUAN PENUTUP 588
282 Pasal 185 564
283 Pasal 186 203