Daftar Isi

Rancangan Undang Undang Cipta Karya 2020      
Revisi 812    
Keterangan Release 12 Oktober 2020    

Nomor revisi adalah jumlah halaman pada revisi tersebut

Halaman mengacu ke nomor halaman di file PDF

No Nama Halaman Ukuran
1 Bab I KETENTUAN UMUM 2
2 Pasal 1 2367
3 Bab II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 3
4 Pasal 2 364
5 Pasal 3 1016
6 Pasal 4 539
7 Pasal 5 111
8 BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA 4
9 Bagian Kesatu Umum 4
10 Pasal 6 314
11 Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 6
12 Paragraf 1 Umum
13 Pasal 7 1522
14 Paragraf 2 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah 8
15 Pasal 8 426
16 Paragraf 3 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah 8
17 Pasal 9 1364
18 Paragraf 4 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi 9
19 Pasal 10 651
20 Paragraf 5 Pengawasan 9
21 Pasal 11 215
22 Paragraf 6 Peraturan Pelaksanaan 10
23 Pasal 12 232
24 Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan 10
25 Paragraf 1 Umum
26 Pasal 13 239
27 Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
28 Pasal 14 1287
29 Pasal 15 806
30 Pasal 16 1329
31 Pasal 17 35022
32 Pasal 18 26681
33 Pasal 19 12034
34 Pasal 20 7614
35 Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan
36 Pasal 21 430
37 Pasal 22 32900
38 Paragraf 4 Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
39 Pasal 23 607
40 Pasal 24 21404
41 Pasal 25 7959
42 Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi
43 Paragraf 1 Umum
44 Pasal 26 496
45 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan
46 Pasal 27 31786
47 Pasal 28 1547
48 Paragraf 3 Pertanian
49 Pasal 29 14610
50 Pasal 30 3420
51 Pasal 31 6847
52 Pasal 32 1173
53 Pasal 33 9893
54 Pasal 34 15669
55 Paragraf 4 Kehutanan
56 Pasal 35 979
57 Pasal 36 14388
58 Pasal 37 30876
59 Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral
60 Pasal 38 1259
61 Pasal 39 1614
62 Pasal 40 10071
63 Pasal 41 19359
64 Pasal 42 30196
65 Paragraf 6 Ketenaganukliran
66 Pasal 43 4698
67 Paragraf 7 Perindustrian
68 Pasal 44 11016
69 Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
70 Pasal 45 850
71 Pasal 46 23018
72 Pasal 47 1429
73 Pasal 48 10978
74 Paragraf 9 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
75 Pasal 49 1015
76 Pasal 50 13416
77 Pasal 51 11943
78 Pasal 52 24073
79 Pasal 53 16881
80 Paragraf 10 Transportasi
81 Pasal 54 976
82 Pasal 55 15548
83 Pasal 56 12692
84 Pasal 57 40659
85 Pasal 58 33365
86 Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan
87 Pasal 59 1109
88 Pasal 60 6228
89 Pasal 61 7772
90 Pasal 62 4050
91 Pasal 63 6014
92 Pasal 64 20761
93 Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan
94 Pasal 65 280
95 Pasal 66 2580
96 Paragraf 13 Kepariwisataan
97 Pasal 67 5243
98 Paragraf 14 Keagamaan
99 Pasal 68 15484
100 Paragraf 15 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
101 Pasal 69 812
102 Pasal 70 1619
103 Pasal 71 7843
104 Pasal 72 5139
105 Paragraf 16 Pertahanan dan Keamanan
106 Pasal 73 601
107 Pasal 74 8695
108 Pasal 75 2738
109 Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu
110 Paragraf 1 Umum
111 Pasal 76 1056
112 Paragraf 2 Penanaman Modal
113 Pasal 77 4798
114 Paragraf 3 Perbankan
115 Pasal 78 880
116 Paragraf 4 Perbankan Syariah
117 Pasal 79 981
118 BAB IV KETENAGAKERJAAN
119 Bagian Kesatu Umum
120 Pasal 80 998
121 Bagian Kedua Ketenagakerjaan
122 Pasal 81 37211
123 Bagian Ketiga Jenis Program Jaminan Sosial
124 Pasal 82 2383
125 Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
126 Pasal 83 1692
127 Bagian Kelima Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
128 Pasal 84 8070
129 BAB V KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN
130 Bagian Kesatu Umum
131 Pasal 85 728
132 Bagian Kedua Koperasi
133 Pasal 86 3115
134 Bagian Ketiga Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
135 Pasal 87 3952
136 Bagian Keempat Basis Data Tunggal
137 Pasal 88 880
138 Bagian Kelima Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil
139 Pasal 89 2007
140 Bagian Keenam Kemitraan
141 Pasal 90 1271
142 Bagian Ketujuh Kemudahan Perizinan Berusaha
143 Pasal 91 1995
144 Bagian Kedelapan Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal
145 Pasal 92 681
146 Pasal 93 70
147 Pasal 94 650
148 Bagian Kesembilan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan dan Inkubasi
149 Pasal 95 343
150 Pasal 96 151
151 Pasal 97 302
152 Pasal 98 220
153 Pasal 99 128
154 Pasal 100 367
155 Pasal 101 398
156 Pasal 102 362
157 Bagian Kesepuluh Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik
158 Pasal 103 1336
159 Pasal 104 1067
160 BAB VI KEMUDAHAN BERUSAHA
161 Bagian Kesatu Umum
162 Pasal 105 3678
163 Bagian Kedua Keimigrasian 106
164 Pasal 106 13504
165 Bagian Ketiga Paten 383
166 Pasal 107 4001
167 Bagian Keempat Merek 385
168 Pasal 108 3560
169 Bagian Kelima Perseroan Terbatas 387
170 Pasal 109 11367
171 Bagian Keenam Undang-Undang Gangguan 392
172 Pasal 110 159
173 Bagian Ketujuh Perpajakan 392
174 Pasal 111 22056
175 Pasal 112 19196
176 Pasal 113 30403
177 Pasal 114 8812
178 Bagian Kedelapan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman 428
179 Pasal 115 428 8384
180 Bagian Kesembilan Wajib Daftar Perusahaan 431
181 Pasal 116 214
182 Bagian Kesepuluh Badan Usaha Milik Desa
183 Pasal 117 4605
184 Bagian Kesebelas Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
185 Pasal 118 3639
186 BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
187 Pasal 119 519
188 Pasal 120 1605
189 Pasal 121 740
190 BAB VIII PENGADAAN TANAH 437
191 Bagian Kesatu Umum 437
192 Pasal 122 437 645
193 Bagian Kedua Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 437
194 Pasal 123 437 12395
195 Bagian Ketiga Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 444
196 Pasal 124 2229
197 Bagian Keempat Pertanahan 445
198 Paragraf 1 Bank Tanah 445
199 Pasal 125 445 357
200 Pasal 126 445 421
201 Pasal 127 445 104
202 Pasal 128 445 232
203 Pasal 129 446 933
204 Pasal 130 124
205 Pasal 131 359
206 Pasal 132 571
207 Pasal 133 330
208 Pasal 134 108
209 Pasal 135 95
210 Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan
211 Pasal 136 127
212 Pasal 137 1012
213 Pasal 138 992
214 Pasal 139 231
215 Pasal 140 268
216 Pasal 141 146
217 Pasal 142 82
218 Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing 449
219 Pasal 143 198
220 Pasal 144 604
221 Pasal 145 553
222 Paragraf 4 Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah 450
223 Pasal 146 1009
224 Pasal 147 214
225 BAB IX KAWASAN EKONOMI 450
226 Bagian Kesatu Umum 450
227 Pasal 148 1480
228 Pasal 149 112
229 Bagian Kedua Kawasan Ekonomi Khusus 451
230 Pasal 150 21136
231 Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
232 Paragraf 1 Umum
233 Pasal 151 507
234 Paragraf 2 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 462
235 Pasal 152 3722
236 Paragraf 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 465
237 Pasal 153 1706
238 Bab X INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 465
239 Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat 465
240 Paragraf 1 Umum 465
241 Pasal 154 466 1440
242 Pasal 155 790
243 Pasal 156 338
244 Pasal 157 2231
245 Pasal 158 1417
246 Pasal 159 1143
247 Pasal 160 612
248 Pasal 161 162
249 Pasal 162 384
250 Pasal 163 540
251 Pasal 164 325
252 Paragraf 2 Lembaga Pengelola Investasi 470
253 Pasal 165 464
254 Pasal 166 3967
255 Pasal 167 2156
256 Pasal 168 927
257 Pasal 169 298
258 Pasal 170 648
259 Pasal 171 294
260 Pasal 172 354
261 Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional 474
262 Pasal 173 1231
263 BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA 475
264 Bagian Kesatu Umum 475
265 Pasal 174 255
266 Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan 475
267 Pasal 175 10548
268 Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah 480
269 Pasal 176 8934
270 BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 484
271 Pasal 177 1668
272 Pasal 178 308
273 Pasal 179 779
274 BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN 485
275 Pasal 180 529
276 Pasal 181 949
277 Pasal 182 290
278 Pasal 183 322
279 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN 487
280 Pasal 184 429
281 BAB XV KETENTUAN PENUTUP 487
282 Pasal 185 361
283 Pasal 186 199